 |
| Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah II, Bambang S Hidayat menjelaskan LPS hadir sebagai respons atas penguatan sistem Perbankan |
BERITA NUSRA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Wilayah II menggelar edukasi dan literasi keuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha pada Kamis (30/10/2025).
Acara yang dielaborasi dengan diskusi bertajuk "Peluang dan Tantangan Pengembangan Bali Utara" diikuti oleh 300 mahasiswa, dosen Fakultas Ekonomi dan masyarakat Buleleng. Hadir langsung sebagai pembicara Kepala Kantor Perwakilan LPS II Bambang S Hidayat, Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan Kabupaten Buleleng, I Made Wirama Satria, Deputi Direktur Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bali Muhamad Shiroth dan Dekan Fakultas Ekonomi Undiksha Prof Gede Adi Yuniarta.
Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah II, Bambang S Hidayat menjelaskan LPS hadir sebagai respons atas penguatan sistem Perbankan setelah setelah krisis moneter pada 1997/1998. Menurutnya krisis menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menurun.
Untuk mengembalikan kepercayaan tersebut, saat itu pemerintah kemudian menyelenggarakan penjaminan terhadap seluruh kewajiban pembayaran Bank Umum dan BPR yang kemudian disebut blanket guarantee. Akan tetapi blanket guarantee mengembalikan kepercayaan masyarakat, namun membebani anggaran negara dan berpotensi menimbulkan moral hazard.
LPS kemudian hadir sebagai lembaga independen berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang menjamin simpanan nasabah di bank, kemudian UU ini diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 (UUP2SK) yang memperluas wewenang LPS yakni menjamin dana nasabah yang ditempatkan di bank, polis asuransi dan asuransi syariah.
"Di UUP2SK LPS juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan (SSK), menjamin polis asuransi, dan menyelesaikan permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK," jelas Bambang.
Bambang juga menjelaskan syarat dana nasabah yang dijamin LPS yakni tercatat di pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebih tingkat bunga penjaminan LPS yakni 3,50% untuk Bank Umum, 6% untuk BPR, dan 2% valas.
LPS juga mencatat kondisi Perbankan di Bali masih tumbuh dengan cepat, terlihat dari jumlah rekening yang mencapai 9,6 juta rekening dan menempati peringkat ke-14 nasional. Nominal dana nasabah di rekening mencapai Rp191,2 triliun atau menempati peringkat ke-7 dengan pertumbuhan 10,63%.
Kemudian cakupan rekening yang dijamin penuh di Bali mencapai 99,88% di Bank Umum atau sejumlah 9.689.717 rekening, kemudian rekening yang dijamin sebagian sejumlah 11.388 rekening. Sedangkan di BPR simpanan nasabah yang dijamin penuh sejumlah 647.121 rekening atau 99,97% di BPR dan jumlah dana yang dijamin sebagian sejumlah 204 rekening.
Kemudian selama 2005 - 2024 jumlah bank yang dilikuidasi sejumlah 142 Bank, yakni 1 bank umum dan 141 BPR/BPRS. Sedangkan jumlah Bank yang diselamatkan ada 2, yakni 1 Bank Umum dan 1 BPR. Pada 2025 saja jumlah Bank yang dilikuidasi sebanyak 4 BPR/BPRS.
"Sementara di Bali jumlah BPR yang dilikuidasi ada 10 BPR, Bali menempati peringkat kelima secara nasional," kata Bambang.
LPS melalui group riset mengidentifikasi peluang pengembangan di Bali melalui hasil analisis shift share (SS) periode 2021-2024 yang menunjukkan bahwa terdapat enam sektor ekonomi yang masuk
dalam kategori sektor yang maju/progresif di Bali, antara lain sektor pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan, penyediaan
akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, serta jasa lainnya. Sektor-sektor tersebut tampaknya
pulih lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam jangka pendek.
Sementara itu, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, sektor pariwisata berperan sebagai pendorong utama ekonomi Bali dengan share 67,38%, sedang non pariwisata hanya 32,61%. Kontribusi pariwisata tersebut mendorong ekonomi Bali tumbuh positif, terlihat dalam tiga tahun terakhir yakni 2022 tumbuh 4,84%, pada 2023 tumbuh 5,71% dan di 2024 tumbuh 5,48%.
Akan tetapi pertumbuhan ekonomi Bali tidak merata, Shiroth menjelaskan pariwisata terkonsentrasi di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan). Hal ini menyebabkan ketimpangan antara Bali Selatan dan Utara.
Investasi juga 46,7% terpusat di Kabupaten Badung, 31,05% di Kota Denpasar, 11,24%, sedangkan porsi kabupaten lain seperti Buleleng sangat rendah. 96,41% investasi ke sektor tersier seperti hotel, perumahan, perkantoran.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Bank Indonesia mendorong penguatan sektor unggulan di Bali Utara seperti pertanian, pariwisata berkualitas, peningkatan konektivitas antar wilayah dan akselerasi investasi termasuk di dalamnya proyek strategis.
"Peningkatan produktivitas pertanian melalui swasembada pangan telah terealisasi dengan baik, seperti pembangunan infrastruktur irigasi, intensifikasi pertanian dan berbagai program lainnya yang terus didorong," kata Shiroth.
Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan Kabupaten Buleleng, I Made Wirama Satria menjelaskan secara kumulatif, perekonomian Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,04% (YoY). Dimana pertanian, kehutanan dan perikanan mendominasi dengan share 20,40% diikuti oleh akmamin 17,08%, perdagangan besar dan eceran 12,14%, kemudian diikuti oleh sektor lainnya.
"Kabupaten Buleleng memiliki potensi besar di sektor pertanian, di setiap kecamatan memiliki keunggulan seperti kopi cengkeh, anggur, padi durian. Kemudian ada potensi peternakan sapi," kata Wirama.
Pemda Buleleng telah menyiapkan peta rencana struktur ruang dalam pembangunan Kabupaten Buleleng, seperti kawasan lindung, kawasan budaya, kawasan budidaya potensi laut dan lainnya, termasuk juga disusun sistem jaringan transportasi.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi Undiksha, Prof Gede Adi Yuniarta menjelaskan pemerintah daerah memiliki PR yang berat dalam menciptakan sektor ekonomi unggulan di Buleleng, jika ingin mengembangkan kawasan pariwisata internasional kuncinya harus bisa menciptakan destinasi menarik sehingga wisatawan mau menginap di Buleleng. Kemudian jika ingin mengembangkan pertanian unggulan, produknya harus jelas, kemudian harus dihidupkan hulu ke hilir, penyimpanan hingga pengemasan.
"Pemerintah harus bisa adil ke semua sektor potensial, sehingga perlu diperhatikan keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif hingga permintaan pasar dalam strategi pengembangan sektor unggulan," jelas Prof.Adi.
%20(1).png)
