Beritanusra.id - Salah seorang Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng untuk mengusulkan pembangunan sekolah Hindu (widyalaya) Negeri di setiap kecamatan di Kabupaten Buleleng.
Hal ini diyakini akan mampu menjadi solusi agar lulusan kampus agama Hindu di Buleleng memiliki ruang pengabdian dan terserap dengan baik.
Demikian penegasan Politisi PDI Perjuangan di Senayan ini, bahwa selama ini keberadaan sekolah agama Hindu masih banyak dikelola swasta. Menurutnya, pola tersebut belum efektif karena sekolah swasta sangat bergantung pada jumlah siswa untuk bisa memperoleh bantuan pemerintah. Akibatnya, tidak jarang sekolah Hindu swasta justru terhenti operasionalnya.
"Kalau diserahkan ke swasta, dengan anggaran kecil dari Dirjen Bimas Hindu tidak bisa murni diserahkan kepada swasta. Maka dari itu, saran saya berapa sekolah negeri jadikan sekolah Hindu (widyalaya)," ujarnya ditemui usai peresmian Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan Singaraja, Sabtu, (20/09/2025) lalu.
Karyasa juga menekankan pentingnya sekolah Hindu negeri sebagai wadah penyaluran tenaga pendidik lulusan kampus agama Hindu. Terlebih lagi, status Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan kini resmi berubah dari sebelumnya Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH).
"Otomatis output sekolah Hindu yang dihasilkan oleh Mpu Kuturan, mampu diserap. Caranya adalah, jadikan beberapa sekolah negeri. Di setiap kecamatan minimal ada satu atau dua. Itu jadikan sekolah berbasis Hindu, jadi sekolah negeri yang dibiayai oleh pemerintah," kata dia.
Menurutnya, minimnya jumlah sekolah Hindu negeri menyebabkan lulusan kampus agama Hindu harus mencari pekerjaan di luar bidang keilmuan mereka. Hal ini membuat banyak lulusan tidak bisa mengabdikan diri sesuai dengan kompetensi yang diperoleh di bangku kuliah.
Kariyasa pun mendorong Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu) untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur Bali dan seluruh bupati di Bali guna mengusulkan pembangunan sekolah Hindu negeri ke pemerintah pusat.
"Ini karena begitu banyak output yang dihasilkan, jangan hanya bikin kampus. Melahirkan guru agama Hindu, tapi mereka tidak bekerja, ujung-ujungnya ngojek atau bekerja ke luar negeri. Ide ini sudah saya berbicara dengan Dirjen, bisa berkoordinasi dengan Pemprov dan Bupati se-Bali," ucapnya. ( TIM)
%20(1).png)
