BERITA NUSRA.ID- — Kompensasi bagi masyarakat terdampak pembangunan Shortcut Titik 9–10 di Desa Pegayaman hingga kini belum terealisasi, meskipun proyek tersebut telah mencapai tahap lanjutan. Kompensasi tersebut sebelumnya dijanjikan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, sejak tahun 2021.
Proyek infrastruktur yang bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah Bali Utara dan Selatan ini berdampak langsung pada lahan milik warga Desa Pegayaman. Namun, hingga saat ini, pemenuhan hak masyarakat dinilai belum sejalan dengan progres pembangunan yang berjalan.
Pada Sabtu (4/4), pihak Pekerjaan Umum (PU) diketahui mendatangi lokasi lahan warga yang direncanakan untuk pembangunan lanjutan. Kegiatan tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan TNI. Namun, tidak terlihat kehadiran perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bali di lokasi.
Ketiadaan perwakilan pemerintah daerah membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh penjelasan secara langsung terkait belum direalisasikannya kompensasi yang telah dijanjikan. Kondisi ini menambah ketidakpastian sekaligus memicu kekecewaan di kalangan warga terdampak.
Dalam kegiatan tersebut, pihak PU berupaya memasang papan pemberitahuan terkait rencana pembangunan di atas lahan yang hingga kini belum menerima kompensasi. Menanggapi hal tersebut, warga meminta agar pemasangan papan tersebut ditunda.
Masyarakat menegaskan tidak menolak pembangunan proyek, namun menuntut agar hak mereka dipenuhi terlebih dahulu sebelum proses dilanjutkan. Warga menyatakan akan memberikan persetujuan terhadap pemasangan papan dan kelanjutan pembangunan setelah kompensasi direalisasikan.
“Kami hanya meminta keadilan. Janji harus ditepati sebelum lahan kami kembali digunakan,” ujar salah satu warga terdampak.
Peristiwa ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara percepatan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan hak masyarakat. Warga Desa Pegayaman berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dan transparan guna menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.( Rillies)
Sepanjang berita ini diturunkan pihak redaksi masih melakukan konfirmasi dengan berbagai pihak (,,,,)
%20(1).png)
